KHN Belum Bahas Pembubaran Lembaganya

KBR, Jakarta- Komisi Hukum Nasional KHN mengaku baru menerima surat pembubaran lembaganya kemarin sore. Padahal surat pembubaran KHN dan 9 lembaga negara lainnya, telah dikeluarkan 4 Desember lalu.

Koordinator Program dan Penelitian KHN Mujahid A Latief saat dihubungi KBR, Sabtu (13/12) mengatakan pihaknya belum sempat membahas secara internal mengenai isi surat pembubaran tersebut. Apalagi kata dia sejumlah anggota sedang berada di luar kota. Dia mengatakan lembaganya berencana membahas pembubaran itu awal pekan depan.

Sebelumnya presiden telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 176 tentang Pembubaran 10 Lembaga Non-struktural. Ke-10 lembaga non-struktural yang dibubarkan itu adalah:

1. Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional;
2. Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
3. Dewan Buku Nasional;
4. Komisi Hukum Nasional;
5. Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional.
6. Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan;
7. Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu;
8. Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
9. Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia;
10. Dewan Gula Indonesia.

Nantinya tugas dan fungsi lembaga yang dibubarkan, akan diambil oleh kementerian terkait. KHN misalnya akan diambil alih oleh Kementerian Hukum dan HAM. Hal itu termasuk pembiayaan, pegawai, perlengkapan, dan hal lainnya.

Melalui perpres tersebut, Presiden juga mencabut 10 keputusan presiden (keppres) yang mendasari pembentukan ke-10 lembaga non-struktural itu. Pembubaran dilakukan untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan.