KBR, Jakarta- Koalisi Anti Mafia Sumber Daya Alam meminta pemerintahan Joko Widodo melibatkan KPK dalam pengangkatan pejabat di kementerian.
Anggota koalisi Chalid Muhammad dari Institut Hijau mengatakan, langkah itu dilakukan menyusul sederet kasus tindak pidana korupsi di sektor sumber daya alam, mulai dari suap dalam perizinan pinjam pakai, pelepasan kawasan hutan sampai izin pertambangan yang tanpa dilengkapi NPWP.
Koalisi menilai pejabat kementerian pengelola SDA sarat dengan praktik suap dan korupsi. Untuk itu pelibatan KPK dan PPATK dalam seleksi pejabat eselon kementerian diharapkan mengurangi pembajakan jabatan oleh mafia SDA.
“Nah, kita melihat bahwa rekruitmen direksi BUMN, eselon satu dan dua kementerian itu harusnya melibatkan KPK dan PPATK. Karena kalau tidak sarang korupsinya itu justru di eselon satu dan dua yang ada di kementerian itu yang bermain dengan mafia yang ada di luar,” kata Chalid di gedung KPK, Kamis (18/12).
Koordinator LSM Kiara Riza Damanik menambahkan, sejumlah kementerian bahkan teridentifikasi menjadi sarang mafia SDA. Di antaranya, Kementerian Perhubungan yang mengeluarkan perizinan tonase sebuah kapal; Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait pemberian izin penangkapan ikan dan pengawas serta penyidik pegawai negeri sipil.
Editor: Antonius Eko
