Kementerian ESDM Akui Banyak Intervensi Soal Energi

KBR, Jakarta - Kementerian ESDM mengakui sering mendapatkan tekanan dan gangguan dalam memperbaiki tata niaga Migas di Indonesia. Tekanan langsung dilayangkan.

Staf Khusus Menteri ESDM WIdyawan Prawiratmaja menjelaskan ada banyak tekanan dan intervensi melalui telepon, melalui rekanan dan juga parlemen. Kata dia, cara-cara seperti itu menggangu jalannya reformasi kebijakan energi yang sedang dijalakan pemerintah.

"Penting bagi kita semua di sesi ini, di setiap sesi saya bicara kita mau kerja lurus, kita ga mau diganggu yang macam-macam.Kita sampaikan, ada yang lewat telepon, ada yang titip-titip, ada yang lewat dewan ada. Alhamdulilah kita tetap karena presidennya konsisten," ujar Widyawan dalam diskusi di Jakarta, Rabu (3/12)

Widyawan menambahkan konsistensi program pemerintah dalam kebijakan energi tidak akan melanggengkan gangguan atau intervensi dari pihak luar. Untuk itu diperlukan kemauan dan konsistensi dari masyarakat, pengusaha, pemerintah baik pusat maupun daerah agar pemenuhan energi untuk masyarakat tercapai.

Sebelumnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menilai tata kelola industri hulu migas dalam kondisi darurat. Maka itu Presiden Joko Widodo harus mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Migas.

Dampak putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan BP Migas dibubarkan berdampak buruk. Sebab SKK Migas sebagai pengganti BP Migas tidak optimal mengelola industri hulu migas. BP Migas dibubarkan 13 November 2012 lalu.

Editor: Pebriansyah Ariefana