JK: Pemerintah Tidak Akan Minta Maaf Pada Pelanggaran HAM Masa Lalu

KBR, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan pemerintah tidak minta maaf atas kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.
Meski begitu bukan berarti Pemerintah tidak berusaha mengungkap pelanggaran HAM tersebut. Sejauh ini, kata JK, penyelidikan sudah dilakukan. Namun Pemerintah kesulitan mengungkapnya karena kasusnya sudah lama.

"Saya bukan excuse ini, bukan. Kita tetap mencari apa yang terjadi. Tetapi bahwa apa yang terjadi dalam hal itu tidak segampang apa yang kita inginkan. Tidak mudah, harus dilakukan," ujar JK di Jakarta, Rabu (10/12).

JK mengkritik perilaku masyarakat yang gampang menunduh Pemerintah melanggar HAM. Ia mengatakan masyarakat pun sering melanggar HAM.

Seperti memblokir jalan, membakar gedung-gedung pemerintah dan membunuh polisi beramai-ramai. Oleh karena itu untuk memperjelas kasus-kasus HAM ia berencana mendirikan Pengadilan HAM adhoc atau sementara.

Editor: Pebriansyah Ariefana