Diperiksa KPK, Bupati Kutai Timur Bekukan IUP Nazaruddin

KBR, Jakarta - Bupati Kutai Timur Isran Noor  telah membekukan surat izin usaha pertambangan (IUP) yang pernah diajukan bekas bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

Isran Noor mengatakan pembekuan Izin Usaha Pertambangan milik Nazaruddin dilakukan atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Izin tambang itu sudah saya bekukan atas rekomendasi permintaan dari KPK. Kalau saya nggak mungkin membekukan sebuah izin yang dikeluarkan oleh pejabat negara, tidak bisa karena itu menyangkut Undang-undang Tata Usaha Negara, undang-undang perdata. Tapi, kalau atas rekomendasi terkait dengan masalah hukum saya cabut. (Kapan dibekukan?) Saya lupa tanggalnya dan bulannya, karena saat itu setelah sidang Pak Anas saya dapat surat untuk membekukan itu," kata Isran Noor, Senin (22/12).

Isran Noor menambahkan dalam pertemuan dengan Nazaruddin beberapa kali tidak membicarakan tentang izin tambang milik perusahaannya. Ia juga mengklaim tidak menerima uang pelicin dari Nazarudin saat mengurus IUP perusaahaan PT Arina Kota Jaya sebesar Rp 3 miliar tersebut.

Hari ini KPK memeriksa Bupati Kutai Timur Isran Noor untuk memintai keterangannya terkait status izin usaha pertambangan Nazaruddin. Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang melibatkan Politisi Partai Demokrat itu.

Editor: Pebriansyah Ariefana