Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) meminta agar rencana Universitas Pasundan (Unpas) memberi kesempatan koruptor untuk menempuh kuliah S2 dipertimbangkan kembali.
Ketua Umum Aptisi, Edy Suandi Hamid mengatakan, untuk menyelenggarakan pendidikan ada persyaratan yang harus dipenuhi mulai dari ketersediaan kampus, perpustakaan hingga tenaga pengajar. Hal itu tak bisa dilakukan di lembaga pemasyarakatan.
“Pendidikan di lapas tak didukung sarana dan prasarana memadai. Ibaratnya membuka kelas jauh itu tidak boleh. Tidak cukup pengajarnya datang, kemudian ditinggal pergi. Jadi rencana ini perlu dikaji ulang, tanpa menghilangkan hak orang untuk belajar,” kata Edy.
Dia menambahkan, kampus lebih baik memberi kesempatan para warga di luar lapas untuk mendapat pendidikan. Kata Edy, saat ini ada 70 persen masyarakat yang ingin terus kuliah, tapi tak mendapat kesempatan itu.
Edy ingat kasus serupa pernah terjadi di Yogyakarta. Saat itu ada lembaga pendidikan yang memberi kuliah S1 pada penghuni penjara. Namun setelah mendapat teguran, kegiatan itu telah dihentikan.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly meminta keterangan Dirjen Lembaga Pemasyarakatan Kanwil Jawa Barat terkait dengan adanya fasilitas pendidikan S2 bagi koruptor di lapas Sukamiskin Bandung.
Selain itu, Yasonna juga akan memanggil Kepala lapas terkait dengan rencana yang disponsori Universitas Pasundan, Bandung.
Sebanyak 23 nara pidana di LP Sukamiskin mengambil kuliah program pascasarjana atau S2 di bidang hukum. Nama-nama narapidana beken yang tersandung kasus korupsi seperti Rudi Rubiandini, M. Nazaruddin, Luthfi Hasan Ishaaq, serta Indar Atmanto ikut serta dalam program magister dari kampus Universitas Pasundan itu
