Anggota DPR Diduga Sembunyikan LPJ Reses

KBR, Jakarta - Forum Masyarakat Pecinta Parlemen (Formmapi) menduga anggota DPR sengaja menyembunyikan laporan pertanggungjawaban anggaran kegiatan mereka, termasuk penggunaan dana kunjungan kerja.

Peneliti Formmapi Lacius Karus mengatakan kesengajaan itu dilakukan agar mereka tak mendapat sorotan di masyarakat. Meski sudah diatur dalam UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau UU MD3, namun tak ada aturan yang mengikat membuat anggota dewan mengabaikan pembuatan laporan penggunaan dana.

"Dalam UU MD3 sudah diperintahkan setiap anggota membuat laporan. Itu kemudian tidak ada sanksinya. Kemudian laporan yang dimaksudkan bukan laporan yang dikenal ilmu akuntansi berupa daftar pengeluaran yang jelas untuk apa uang itu digunakan. Tapi sifatnya lebih umum, uang itu sudah dipakai, reses sudah dilakukan, kegiatannya seperti apa. Jadi celah memanfaatkan dana ini memang cukup besar," jelas Lacius.

Lacius Karus menambahkan masyarakat diminta untuk mengontrol anggota dewan saat sedang turun ke lapangan. Ini untuk meminimalisir adanya pelanggaran dalam penggunaan dana kunjungan kerja.

Pada tahun 2014, anggaran untuk penyerapan aspirasi rakyat tersebut mencapai Rp 994.904.572.000 atau sekitar Rp 1,7 miliar per anggota DPR. Anggaran reses DPR untuk 2014 tersebut, meningkat hampir 44 persen dari tahun lalu, yakni sebesar Rp 678.431.305.000.

Dana itu tak sebanding dengan kinerja mereka karena dalam dua bulan terakhir setelah dilantik, mereka hanya sibuk mengurusi kepentingan fraksi atau partainya saja.

Editor: Pebriansyah Ariefana