ABK Korban Trinidad-Tobago Tolak Program Reintegrasi BNP2TKI

KBR, Jakarta - Forum Solidaritas Pekerja Indonesia Luar Negeri (FSPILN) menolak tawaran program reintegrasi dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Bentuk program ini berupa budidaya jamur bagi 200 an anak buah kapal (ABK) Trinidad Tobago. Juru bicara FSPILN Imam Syafii mengatakan mereka tetap menuntut pemerintah membantu penyelesaian pembayaran upah yang belum dibayar selama 3 tahun.

"Sebenarnya yang kami butuhkan bukan itu, bukan program reintegrasi, yang tuntut tuh hak gaji selama 2 sampai 3 tahun. Kita nggak dibayar. Kita menuntut datang ke BNP2TKI) sebagai badan pelindung TKI. Kita minta supaya BNP bisa berkoordinasi dengan badan instansi pemerintah terkait permasalahan TKI ini. Dan mencari solusi penyelesaian ABK, bukan memberikan program-program tersebut," kata Imam, (29/12).

Imam Syafii menambahkan, pihaknya menuntut adanya revisi Undang-Undang No. 39 tahun 2004 masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas). Kata dia, selama ini tidak ada kejelasan lembaga pemerintah yang menaungi pekerja seperti ABK.

Akibatnya ketika terjadi masalah, ABK kesulitan memperoleh perlindungan. Masalah ABK Trinidad Tobago telah berlarut-larut selama hampir 3 tahun. Pada 2012 ABK kapal milik perusahaan Taiwan Kwo Jeng Trading telantar di Trinidad-Tobago.

Editor: Pebriansyah Ariefana