WTO Harus Lindungi Produk Petani dari Negara Berkembang

KBR68H, Jakarta - Negara-negara maju diminta untuk tidak memberi subsidi ekspor untuk para petani di negaranya. Menteri Pertanian Suswono mengatakan, tujuannya untuk melindungi produk-produk petani di negara berkembang atau negara tujuan ekspor. Suswono mengklaim petani di negara berkembang akan kalah bersaing dengan petani negara maju jika kebanjiran produk pertanian impor yang berharga lebih murah.

"Subsidi kita mengusulkan kepada negara maju supaya tidak ada subsidi ekspor untuk para petaninya. Karena negara maju kan sudah efisien, ketika harus disubsidi lagi, ya praktis produknya lebih murah, dan mereka bisa menyerbu negara berkembang. Sedangkan produk negara berkembang jadi kalah bersaing," kata Suswono dalam Perbincangan Sarapan Pagi KBR68H, Rabu (4/11).

Sementara itu, kalangan masyarakat sipil dalam negeri mendesak pemerintah Indonesia menggalang solidaritas negara-negara berkembang untuk menolak hasil pertemuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) IX yang tengah berlangsung di Bali. Terutama jika WTO menolak usulan subsidi pertanian di negara berkembang sebesar 15 persen. Selama ini negara-negara maju hanya menyetujui subsidi pertanian antara 5 hingga 10 persen. Ketua Serikat Petani Indonesia Henry Saragih bahkan menyarankan agar Indonesia keluar dari WTO, karena keikutsertaan Indonesia di organisasi itu merugikan ketahanan pangan nasional.

"Bisa dimulai dari tingkat ASEAN maupun dingkat negara-negara Asia dan Afrika, kta duklu sudah punya Konfrensi Negara Asia Afrika dan sempai sekarang kita punya negara-negara non blok itu bisa dimulai, tapi sayangnya Indonesia tidak gunakan solidaritas negara berkembang tapi justru menampung keinginan negara industri yang jauh dari kepentingan kita," kata Henry Saragih dalam Program Sarapan Pagi KBR68H (04/12)

Sejak kemarin negara-negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia WTO menggelar konferensi tingkat menteri di Bali. Di forum itu, Indonesia mengupayakan peningkatan penentuan subsidi pertanian hingga 15 persen bagi negara berkembang dan miskin. Pemberian subsidi pertanian yang lebih tinggi di negara berkembang dan miskin harus diberikan untuk mengatasi masalah ketahanan pangan, apalagi jumlah penduduk di negara-negara tersebut makin meningkat setiap tahunnya.

Editor: Doddy Rosadi