TII: Pidato SBY Bentuk Pelemahan KPK

KBR68H, Jakarta - LSM Transparansi Internasional Indonesia TII menilai pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal pemeriksaan pejabat negara yang mengganggu kerja pemerintahan sebagai bentuk pelemahan dan intervensi pada penegakan hukum.

Direktur Program TII Ibrahim Fahmi Badoh mengatakan, tidak mungkin penuntasan kasus korupsi dilakukan tanpa adanya pemanggilan secara langsung pihak yang terlibat oleh penegak hukum. Dia menambahkan, setiap warga negara wajib hukumnya mendatangi pemanggilan yang dilakukan penegak hukum tanpa terkecuali.

"Saya kira tidak mungkin kalau mereka yang tersangkut tidak dipanggil. Memang juga banyak yang bertanya kenapa KPK tidak melakukan pemanggilan kepada bunda Putri yang jelas-jelas bukan pejabat publik. Tapi saya kira pemanggilan itu penting dan wajib bagi setiap warga negara untuk datang, termasuk banyak kecewa kepada Wakil Presiden Boediono yang harusnya dia datang ke KPK, bukan sebaliknya. Saya takut kalau opininya dikembangkan menjadi pelemahan KPK lagi,"ujar Ibrahim pada Program Sarapan Pagi KBR68H.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengkritik cara penegak hukum dalam memberantas korupsi. Ia menilai cara pemberantasan korupsi dengan sering memanggil pejabat telah membuat aktivitas pemerintahan sering terganggu.

SBY juga mengatakan, pejabat di daerah dan birokrasi ragu dalam melaksanakan tugasnya karena takut disalahkan karena korupsi. Akibatnya, pencairan anggaran sering terhambat dan hasil akhir APBN dan APBD tidak sesuai target.

Editor: Suryawijayanti