SBY: Perketat Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa

KBR68H, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan tiga lembaga penegak hukum agar memperketat pengawasan terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan anggaran negara baik APBN maupun APBD.

Instruksi itu diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Kepolisian dan Kejaksaan, bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia hari ini.

Presiden juga meminta agar para penegak hukum meningkatkan pengawasan di sektor pemberian izin  usaha yang kerap terjadi menjelang pilkada atau pemilu.

"Cegah terjadinya korupsi dan penyimpangan dalam pengeluaran izin baik di pusat mau pun daerah. Suap, benturan kepentingan, serta penyimpangan-penyimpangan yang sering terjadi menjelang Pilkada. Saya sering mendapat laporannya, setiap saat tentang penyimpangan yang terjadi diaerah karena urusan-urusan itu,” tutur SBY di Istana Negara, Senin (9/12).

Presiden Susilo Bambang Yudohoyono juga meminta KPK, Polri dan Kejaksaan memotong kemungkinan terjadinya kolusi dan korupsi yang melibatkan Pemerintah dan DPR.

SBY juga meminta agar para penegak hukum memberi perhatian lebih pada kasus korupsi di sektor perpajakan.

Hari ini 9 Desember diperingati sebagai Hari Anti Korupsi Sedunia. Berdasarkan penilaian yang dilakukan Transparansi Internasional, Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia masih belum bergerak di angka 30-an. Indonesia hanya lebih baik baik dari Kamboja, Burma, Timor Leste dan Vietnam. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara ASEAN.

Editor: Anto Sidharta