Perludem: Perangkat Desa Mogok, Pemilu Bakal Terganggu

KBR68H, Jakarta - Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) menilai aksi boikot pemilu yang bakal dilakukan perangkat desa bakal mengganggu jalannya pemilu legislatif dan presiden. Ancaman dilontarkan lantaran belum disahkannya RUU Desa. Peneliti Perludem Khoirunnisa Agustiati mengatakan, jika perangkat desa tidak mau bekerjasama maka KPU kesulitan untuk mendistribusikan logistik, sosialisasi jadwal pemilu, dan zonasi alat peraga kampanye di daerah. Meski demikian, Pemilu pada tahun depan masih bisa berjalan.

“Penyelenggaraannyakan memang KPU, sebenarnya tidak langsung ke perangkat desa. Tapi kerjasama antara KPU dengan lurah, camat, pengawas tentunya akan terganggu jika mereka mengancam boikot. Terganggu saja tapi kalau tidak berjalan pemilunya kayaknya enggak. Karena KPU mempunya perangkat sampai bawah,” ujar Khoirunnisa saat dihubungi KBR68H.

Peneliti Perludem Khoirunnisa Agustiati.

Sebelumnya, perangkat desa mengancam akan memboikot pemilu legislatif dan presiden 2014 jika pemerintah menunda pembahasan RUU Desa hingga 2014. Ketua Umum Presidium Parade Nusantara Sudir Santoso mengatakan, niat pemerintah untuk menunda pembahasan RUU Desa merupakan bentuk pengingkaran untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat desa. Kata dia, perangkat desa akan membalas tindakan pemerintah dengan tidak memberikan ruang bagi pemilu legislatif dan presiden dua tahun mendatang.