KBR68H, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merekomendasikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar terus menyempurnakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah. DPT tersebut harus selesai 14 hari sebelum hari pemilihan umum pada 9 April 2014 mendatang. Ketua Bawaslu, Muhammad mengatakan, rekomendasi ini diberikan atas permintaan sejumlah partai politik. Mereka tidak ingin KPU terburu-buru memvalidasi daftar pemilih. Dia meminta KPU tidak terpaku pada perbaikan DPT bermasalah, namun juga fokus pada tahapan pemilu lainnya.
"Bawaslu merekomendasikan upaya-upaya pembersihan daftar pemilih dilakukan paling lambat hingga 14 hari sebelum tanggal 9 April 2014. Jadi tidak menutup ruang bagi partai politik, masyarakat pemantau dan pemerhati pemilu untuk terus mengawal akurasi daftar pemilih kita. Kalau daftar ini clear and clean maka tahapan pemilu kita akan lebih soft," jelasnya di Kantor KPU Pusat Jakarta, Rabu (4/12)
Muhammad menambahkan, Bawaslu juga merekomendasikan agar KPU segera berkoordinasi dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Irman untuk segera memberikan nomor induk kependudukan (NIK) kepada pemilih yang telah divalidasi keberadaanya oleh KPU. Bagi pemilih yang memang tidak bisa dibuktikan keberadaannya KPU harus segera mencoret dari DPT.
Sementara itu, Partai Gerindra masih tidak puas dengan keputusan KPU yang hingga hari ini, Rabu (4/12) belum menuntaskan DPT bermasalah. KPU masih menyisakan 54 ribu DPT bermasalah. Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Bidang Advokasi, Habiburokhman mengatakan, partainya akan meninjau ke lapangan untuk memastikan dan membuktikan bahwa ada sekitar 3,7 juta DPT yang masih bermasalah di 17 kabupaten.
"Tentu kita tadi sesuai rekomendasi Bawaslu kalau itu nanti ditindaklanjuti oleh KPU punya waktu sampai dua minggu. Nanti kalau dua minggu kita akan cek ke lapangan semua dengan metodologi ilmiah. artinya tidak mungkin kita cek keseluruhan jadi ya pakai metodologi sampling. Jadi kan yang kemarin 3,7 juta (DPT bermasalah) itu kan baru data tim IT (Gerindra). Secara fisik akan kita tindak lanjuti dan pasti akan banyak masalah yang lebih besar," jelasnya di Kantor KPU Pusat, Jakarta (4/12)
Sebelumnya, Partai Gerindra mengklaim telah menemukan sekitar 3,7 juta data pemilih bermasalah dalam DPT nasional Pemilu 2014. Data tersebut telah diserahkan kepada KPU dengan harapan bisa dicek dan dibenahi oleh KPU. Namun, menurut Gerindra, KPU tidak menanggapi data tersebut. (Baca: KPU: Masih Ada 54 Ribu DPT Bermasalah)
Editor: Damar Fery Ardiyan
