KIDP Ajak Masyarakat Lawan Penyalahgunaan Frekuensi Publik

KBR68H, Jakarta - Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) mengajak masyarakat ikut menandatangani petisi untuk Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). KIDP adalah koalisi independen yang terdiri dari jurnalis, mahasiswa komunikasi, LBH Pers, Remotivi dan beberapa organisasi lainnya yang peduli terhadap demokratisasi penyiaran di tanah air. Koordinator KIDP, Eko Maryadi mengatakan petisi ini dibuat untuk merebut kembali frekuensi publik yang disalahgunakan pemilik media.

“Apa namanya lebih terbuka gitu loh. Jadi, publik ini jangan ngumpet-ngumpet gitu loh. Selama ini kita kan banyak mendengar keluhan publik tentang media penyiaran tv yang tidak sehat, yang tidak sesuai dengan norma, tapi publik itu cenderung diam. Nah, sekarang kita ingin mengajak publik secara pro aktif. Kalau memang kecewa, kalau memang tidak setuju, kalau memang keberatan dengan isi siaran, mari kita tunjukkan sikap dengan cara yang positif, antara lain dengan cara mengisi petisi yang diedarkan oleh KIDP ini,” tutur Eko Maryadi kepada KBR68H, Kamis (26/12).

Eko Maryadi menyebut sejumlah televisi yang menyalahgunakan frekuensi publik di antaranya TVone, Metro TV, MNCTV, Global TV dan RCTI. TV itu milik konglomerat yang juga petinggi partai Golkar, Nasdem dan Hanura.

Editor: Damar Fery Ardiyan