Kemendagri: Tiga Perempat Otonomi Baru Gagal

KBR68H, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri mencatat sekitar 43 daerah dari 57 daerah otonomi baru dinyatakan gagal berkembang.

Staf Ahli Kemendagri, Reydonnyzar Moenek mengatakan, daerah-daerah tersebut gagal menyejahterakan masyarakatnya. Sebab anggaran daerah hanya digunakan untuk membiayai aparatur dan perbaikan infrastruktur.

“Karena prilaku belanja daerah otonom baru itu, satu sampai dengan sekian tahun itu pasti hanya untuk belanja aparatur termasuk penggunaan gedung, sarana dan seterusnya. Diantaranya mulai dari pelayanan publik, kemudian tata kelola pemerintahan sampai daya saing, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan prilaku belanja daerah itu boleh dibilang memang tidak seperti yang kita harapkan dan memang tidak bisa bantah ya akhirnya ujung-ujungnya pembentukan daerah otonom baru waktu itu sangat elitis dan hanya untuk memenuhi kepentingan elit-elit lokal setempat”, ujarnya kepada KBR68H saat dihubungi.

Staf Ahli Kemendagri, Reydonnyzar Moenek menambahkan, pihaknya akan merancang Desain Besar Penataan Daerah. Desain itu akan dimasukkan dalam salah satu pasal Rancangan Undang-Undang Pemerintah Daerah. Desain tersebut menggunakan tiga indikator, yakni penyesuaian, pemekaran dan penggabungan daerah.

Editor: Anto Sidharta