IPW: Tidak Berdasar, Penundaan Jilbab Polwan karena Anggaran

KBR68H, Jakarta - LSM pemantau kepolisian (Indonesia Police Watch) meminta Kepolisian Indonesia untuk mencabut Telegram Rahasia (TR) tentang penundaan penerapan jilbab bagi polisi wanita. Telegram itu ditandatangani Wakapolri, Oegroseno.

Ketua Presidium IPW, Neta S. Pane mengatakan, tidak beralasan jika penundaaan penerapan jilbab karena anggaran. 

"Jilbab itu tidak seberapa harganya, polwan mampu membeli itu dan tidak semua polwan juga memakai jilbab. Saya kira TR (Telegram Rahasia) Wakapolri itu cukup mengatur ketentuannya saja, misalnya warnanya, ukurannya atau seperti apa begitu. Sambil menunggu TR itu keluar, biarkan saja polwan yang sudah pakai jilbab sekarang tetap pakai jilbab. Jangan jilbabnya dibuka lagi," kata Neta S Pane saat dihubungi KBR68H, Minggu (1/12)

Sebelumnya, Kepolisian mengeluarkan Telegram Rahasia (TR) tentang penundaan penerapan pemakaian jilbab bagi polisi wanita.

Inspektur Jenderal Mabes Polri Imam Sudjarwo mengatakan, penundaan itu perlu dilakukan karena belum ada anggaran pengadaan jilbab yang disetujui DPR. Kata dia, jika penyediaan jilbab dikembalikan pada polwan masing-masing dikhawatirkan akan ada ketidakseragaman.

Penundaan jika dilakukan karena banyak Polwan menggunakan jilbab tidak sesuai tata tertib. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta Polwan yang hendak mengenakan jilbab bersabar menunggu Peraturan Kapolri.

Editor: Agus Luqman