HKTI Desak Kementan Audit Produksi dan Distribusi Pupuk Subsidi

KBR68H, Jakarta - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) meminta Kementerian Pertanian mengaudit produksi dan distribusi pupuk bersubsidi. Wakil Ketua Umum HKTI, Rachmat Pambudi menilai, audit itu penting untuk mengetahui alur distribusi dan produksi pupuk lewat produsen. Sebab hingga kini petani sering kesulitan mendapat pupuk bersubsidi, apalagi saat ini petani telah memasuki masa tanam. (Baca: Pupuk Bersubsidi Langka, Petani Banyuwangi Ancam Demo)

"Audit yang bersifat untuk perbaikan, nah ini masing-masing mempunyai teknik dan mekanisme yang berbeda. Jadi, BUMN seperti Suconfindo, Surveyor Indonesia saya kira bisa sekali melakukan audit. Kalau misalnya nanti ada tanda-tanda penyelewengan, maka pihak Kejaksaan bisa dilibatkan, Kepolisian bisa dilibatkan, bahkan kalau perlu KPK terlibat juga dalam menangani mata rantai persoalan yang ada. Karena, kita lihat, lama-lama kita juga tahu ada hal yang perlu ditindaklanjuti, begitu," ujar Rachmat kepada KBR68H, Jumat (27/12).

Sebelumnya, para Petani di Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur, mengancam bakal melakukan aksi unjuk rasa jika pupuk urea bersubsidi di daerahnya tetap langka. Aksi itu dilakukan lantaran hampir satu bulan ini petani masih kesulitan mendapatkan pupuk urea bersubsidi. (Baca: ahun 2014, Banyuwangi Krisis Pupuk Urea)

Editor: Damar Fery Ardiyan