FITRA: Dana Optimalisasi Sebaiknya Masuk Kas Negara

KBR68H, Jakarta - LSM Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) meminta pemerintah memasukan dana optimalisasi sebesar hampir Rp 27 triliun dalam APBN 2014 ke kas negara.

Direktur Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafy mengatakan dana tersebut rentan diselewengkan oleh anggota DPR untuk kepentingan partai politik masing-masing, menjelang Pemilu 2014.

"Kalau masuk kas negara, bisa untuk menutupi program yang lain. Selama ini kan dana optimalisasi itu programnya dibahasnya jauh dari pantauan publik, sembunyi-sembunyi. Tidak ada transparasi dan akuntabilitasi sehingga ini kita curiga bisa menjadi dana pemilu 2014," kata Uchok saat dihubungi KBR68H.

Beberapa waktu lalu, Badan Anggaran DPR mengalokasikan anggaran optimalisasi sekitar Rp 27 triliun untuk kementerian atau lembaga. Beberapa lembaga atau kementerian yang bakal mendapatkan dana tersebut diantaranya Kemenetrian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan dan juga Polri.

Dana optimalisasi merupakan pos anggaran yang muncul pada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) antara pemerintah dan Badan Anggaran DPR. Kedua pihak menilai ada penerimaan tambahan yang perlu diberikan dengan sejumlah pertimbangan. Dana optimalisasi pada tahun 2014 sebesar Rp 26,9 triliun. Jumlah ini jauh lebih besar dibanding tahun sebelumnya yang hanya berkisar belasan triliun rupiah.

Beberapa pihak lain juga mencurigai penganggaran dana optimalisasi sebesar Rp27 triliun rupiah dalam APBN bisa untuk bancakan partai, dan hanya akal-akalan untuk mengisi kas partai.

Ketua Umum PBB MS Kaban mendesak Menteri Keuangan agar menunda pencairan dana optimalisasi, dan bila Presiden harus membatalkan pos anggaran tersebut.

Editor: Agus Luqman