FITRA: Cegah Korupsi, Aparatur Desa Harus Dilatih

KBR68H, Jakarta - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mendesak Kementerian Dalam Negeri menyiapkan pelatihan bagi aparatur desa. Hal ini harus diupayakan sepanjang 2014 agar penggunaan dana desa tidak diselewengkan.

Sekretaris Jenderal FITRA Yenny Sucipto mengatakan, setelah Undang-Undang Desa disahkan, pemerintah harus mau mengalokasikan dana untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia aparatur desa.

Yenny khawatir penggunaan dana desa akan serampangan, karena pemerintah pusat tidak mengalokasikan dana untuk peningkatan kapasitas SDM di desa dalam rencana kerja anggaran kementerian 2014.

"Kalau di dalam rencana kerja anggaran untuk Kemendagri kemarin untuk penguatan kapasitas tidak ada. Makanya ini sebenarnya kerja berat yang harus dilakukan oleh birokrasi tingkat pusat dan kabupaten, bagaimana mempersiapkan kawan-kawan di birokrasi tingkat desa itu siap menjalankan fungsi pelayanan publik di tingkat desa," jelas Yenny Sucipto kepada KBR68H, Senin (23/12).

Sekjen FITRA Yenny Sucipto menambahkan selain meningkatkan kemampuan SDM aparatur desa, pemerintah juga harus menyiapkan aturan perencanaan, pengelolaan dan penggunaan dana desa. Hal yang juga penting menurut dia adalah pelibatan masyarakat untuk ikut merencanakan dan mengawasi dana desa. Dia menegaskan aparatur desa harus transparan saat menggunakan dana desa.

DPR telah mengesahkan UU Desa, Rabu pekan lalu (18/12). Jumlah total Alokasi Dana Desa itu sedikitnya 10 persen dari alokasi dana perimbangan daerah dalam setiap APBN. Dana itu untuk kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana di Desa, termasuk dana untuk menggaji aparatur desa.

Editor: Anto Sidharta