DPR Bentuk Tim Perumus Hakim Konstitusi

KBR68H, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat akan membentuk tim perumus Hakim Konstitusi usai masa reses, Januari mendatang. Anggota Komisi Hukum DPR Martin Hutabarat mengatakan, tim ini harus segera dibentuk lantaran kebutuhan hakim MK semakin mendesak pascapenangkapan bekas Ketua MK, Akil Mochtar terkait korupsi pemilukada serta putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan pengangkatan Maria Farida dan Patrialis Akbar sebagai hakim MK.

“Masa reses ini kan berakhir pada Januari. Nanti proses seleksinya itu di panel ahli. Jadi DPR harus memberikan beberapa nama untuk mengikuti fit and proper test di panel ahli. Nah panel ahlinya itu harus secepatnya dibentuk,” ujarnya ketika dihubungi KBR68H melalui sambungan telepon, Selasa (12/24).

Ia menambahkan, kurangnya hakim di Mahkamah Konstitusi saat ini menjadikan lembaga tersebut tidak bisa menjalankan tugasnya. Padahal, ia meyakini keberadaan Mahkamah Konstitusi akan sangat dibutuhkan selepas pemilihan umum 2014 mendatang. Sebelumnya PTUN Jakarta membatalkan Patrialis Akbar menjadi hakim MK. Pengangkatan Patrialis Akbar menjadi hakim MK dinilai melanggar aturan tentang perekrutan secara transparan.

Editor: Doddy Rosadi