KBR68H, Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengaku kesulitan menindaklanjuti pelanggaran kampanye enam stasiun televisi swasta yang disampaikan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Anggota Bawaslu, Nelson Simanjuntak mengatakan, kasus serupa pernah dilaporkan Bawaslu ke Kepolisian dan Kejaksaan. Namun, kedua aparat hukum tersebut tidak menemukan muatan kampanye pada siaran televisi swasta tersebut. Meski demikian, Bawaslu mengklaim bakal meninjau dan menindaklanjuti temuan KPI terkait iklan yang bermuatan kampanye ini. (Baca: KPI Dapat Jerat Bakal Capres yang Kampanye Sebelum Waktunya)
“Dari segi UU Pemilu ada banyak kelemahan-kelemahan dalam menjaring peserta pemilu yang melakukan iklan terutama mereka punya kekuasaan media penyiaran itu. Pertama mereka punya kekuasaan di media penyiaran itu. KPI sendiri bisa melakukan teguran terkait kelayakan-kelayakan dari siaran media massa,” ujar Nelson saat dihubungi KBR68H, Jumat (06/12).
Sebelumnya, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menegur 6 stasiun televisi yang menayangkan kegiatan pemilu 2014. Teguran ini berdasarkan pemantauan KPI selama September hingga November 2013. Enam televisi itu adalah RCTI, MNC TV, Global TV, ANTV, TV One dan Metro TV. Koordinator bidang pemantauan isi siaran KPI, Rahmat Arifin menilai, keenam stasiun televisi ini tidak proporsional saat menyiarkan program politik terkait pemilu 2014. Pasalnya keenam TV swasta itu kerap menampilkan pemiliknya yang terafiliasi ke salah satu parpol. (Baca:KPI Batal Berikan Sanksi kepada RCTI)
Editor: Damar Fery Ardiyan
