KBR68H, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup akan mengawasi pembangunan smelter atau pabrik pengolah dan pemurni mineral tambang baru, termasuk pengolah limbahnya. Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Karliansyah mengatakan, izin operasi smelter di tiap daerah harus melewati sejumlah persyaratan. Terutama soal kajian teknologi ramah lingkungan dan baku mutu lingkungan yang harus dipenuhi perusahaan tambang.
“Kita dengan SDM yang ada cukuplah mengawasi. Kita mendukung karena bukan tanah atau airnya juga, namun dalam bentuk minimal setengah jadi. Artinya sumber daya alam pun bisa lebih efisien, tidak terlalu rusak seperti yang sekarang terjadi. Kita sangat mendukung, “ jelas Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Karliansyah.
Mulai Januari 2014, perusahaan tambang dilarang mengekspor hasil produksinya dalam bentuk mentah. Karena itu membangun smelter menjadi syarat jika ingin terus bertahan di industri pertambangan. Kementerian ESDM menyatakan hingga kini baru180 perusahaan tambang yang memenuhi Peraturan Menteri ESDM untuk membangun smelter.
Editor: Fuad Bakhtiar
