KBR68H, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menginduksi calon presiden 2014. Induksi dilakukan untuk memberikan edukasi dan pemahamam calon presiden soal pemberantasan korupsi di Indonesia. Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja mengatakan, proses induksi bagi calon presiden juga berguna untuk menyamakan visi pemberantasan korupsi jangka panjang dan menengah di Indonesia.
"Mengenai capres jadi selama ini capres mendatangi KPK hanya untuk menyerahkan LHKPN maka menjadi wacana sayang sekali mengapa tidak dimanfaatkan. Visi misi calon presiden yang menang akan menjadi rencana pembangunan jangka panjang dan menengah. Karena visi misi calon yang menang akan menjadi rencana pembangunan jangka panjang dan menengah yang akan menjadi kebijakan Presiden lima tahun ke depan, maka KPK berwacana melakukan pertemuan dengan calon Presiden untuk induksi. Apa harapan KPK apabila Anda terpilih menjadi Presiden nantinya. Sehingga akan berdampak pada kebijakan lima tahun ke depan. Selama ini KPK sudah berhasil digunakan untuk kebijakan yang sifatnya jangka pendek. Maka jangka panjang lima tahunan kita akan matangkan induksi capres," ujar Adnan Pandu Praja di Gedung KPK, Senin (30/12).
Adnan menambahkan, induksi capres yang pertama kali dilakukan ini untuk membangun demokrasi bebas dari korupsi. Dia berharap, kesamaan visi dan misi pemberantasan korupsi akan mempermudah fungsi pencegahan, penindakan, koordinasi serta supervisi KPK. (Baca:
Minim Penyidik, KPK Malah Tangani Lebih Banyak Perkara)
Sementara itu, peneliti korupsi dari Pukat Universitas Gajah Mada (UGM) Oce Madril menilai KPK bakal menemui tantangan besar di 2014 mendatang. Selain tuntutan penyelesaian beberapa kasus besar seperti Century dan Hambalang, KPK juga diyakini bakal direpotkan oleh kasus korupsi politik lainnya. Korupsi ini bakal terjadi bersamaan dengan pemilu legislatif dan pilpres.
"Ke depannya KPK kan masih punya tunggakan kasus. Misalnya kasus Hambalang, Century, kemudian kasusnya Atut. Ada juga kasus proyek-proyek yang melibatkan sejumlah anggota di DPR. Tapi dua kasus besar yang ditunggu publik itu kan Hambalang. Ini akan menjadi PR terbesar KPK pada tahun depan. Karena 2014 itu kan juga sebagai tahun pemilu. Jadi tantangan korupsi politik bakal semakin berat di tahun 2014," papar Oce ketika dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (12/30).
Dalam laporan akhir tahunnya, KPK mengklaim upaya pemberantasan korupsi tahun ini meningkat. Komisi antirasuah itu menyelamatkan hampir Rp 1,2 triliun total kerugian keuangan negara. Selain itu, penanganan kasus yang ditangani oleh KPK juga meningkat tajam sebesar 70 persen dibanding tahun lalu.
Editor: Damar Fery Ardiyan
