KBR68H, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan penyaluran bantuan perahu nelayan untuk tujuh provinsi mulai tahun depan.
Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan KKP, Muhammad Zaini Hanafi mengatakan bantuan perahu nelayan di tujuh provinsi itu tidak optimal.
Dari hasil evaluasi tahun ini, tujuh provinsi tersebut dinyatakan gagal memanfaatkan bantuan perahu nelayan karena tak berani menggelar lelang pengadaan kapal.
Seperti Bengkulu, Sulawesi Selatan, Bali dan Papua. Sementara ketiga
provinsi lainnya dinilai masih belum optimal dalam pengadaan kapal.
"Tujuh
provinsi itu Sumatera Barat, Bengkulu, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi
Barat, Papua dan Papua Barat. Tahun ini kita beri teguran, yaitu tidak
diturunkan lagi anggaran supaya tidak timbul masalah,” ucap Muhammad
Zaini Hanafi.
Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
KKP, Muhammad Zaini Hanafi menambahkan dari 1,000 perahu nelayan, hanya
ada 230-an unit yang dinilai berhasil digunakan tahun 2012. Proyek
pengadaan perahu nelayan menelan biaya negara lebih dari Rp 1 triliunan.
Tiap unit kapal berharga Rp 1,5 miliar.
