RPP Pegawai KPK Belum Diteken Presiden

KBR68H, Jakarta - Revisi Peraturan Pemerintah tentang Sumber Daya Manusia dan Penyidik KPK masih belum akan diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto mengatakan, RPP itu masih perlu persetujuan para menteri terkait. Sebab ada sejumlah aturan yang belum disepakati antara KPK, Polri, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kata Djoko, Presiden memberi waktu untuk menggodok RPP itu dua hari lagi.

"Jadi satu dua hari ini disingkronkan kembali antara kepentingan KPK, kepentingan kesatuan induk dan kepentingan kinerja ke depan dalam pemberantasan korupsi. Sumber daya manusia KPK kan banyak, tidak hanya polisi. Kan selalu dimuat polisi saja. Kan ada Jaksa, BPKP, BPK, Kementerian Keuangan. Jadi banyak, dan itu perlu di atur. Ini kan punya sumbernya untuk para menteri, bagaimana mekanismenya, KPK juga harus mengerti berapa besar, kepolisian dan kejaksaan,”katanya.

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto menambahkan, bagian yang masih dibahas dalam RPP SDM dan Penyidik KPK itu di antaranya soal peran SDM KPK. Termasuk membahas jenjang karier pegawai dari Polri, Kejaksaan, dan kementerian terkait saat bekerja di KPK. Sebelumnya Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengklaim RPP tersebut sudah ditandatangani semua menteri. Salah satunya Menkopolhukam. Bahkan, RPP itu sudah disetujui Presiden SBY namun belum ditandatangani.