Pelanggaran HAM di Indonesia Sudah Masuk Taraf Darurat

KBR68H, Jakarta - Bekas Ketua Komnas HAM dan bekas Jaksa Agung Marzuki Darusman menyebut pelanggaran HAM di Indonesia diibaratkan sudah berstatus darurat. Marzuki menilai pelanggaran HAM di Indonesia tidak bisa lagi ditangani oleh satu institusi secara terpisah. Yaitu oleh Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI. Pengungkapan pelanggaran HAM di Indonesia harus melibatkan badan khusus lewat sebuah gerakan khusus pula. Sebab pelanggaran HAM saat ini tidak hanya dilakukan oleh negara saja, namun sudah lewat konglomerat yang menggunakan aparat negara.

"Berebutan hak milik perorangan secara kategoris atau golongan, penggusuran pembangunan secara paksa, teror oleh satuan-satuan para militer, penyiksaan acak atas pencederaan fisik, penahanan atas penyiksaan, penahanan gender secara paksa, pemusnahan dan penguburan massal, pembunuhan sewenang-wenang, dan penggolongan atas agama tertentu. Corak jenis kezaliman yang mampu dilakukan oleh orang-orang Indonesia terhadap sesama bangsanya,"kata Marzuki.

Bekas Ketua Komnas HAM Marzuki Darusman juga mengkritik kinerja Komnas HAM lalu yang tidak bisa menyelesaikan ratusan kasus pelanggaran HAM masa lalu dan masa kini. Itu juga mungkin tidak bisa diselesaikan oleh Komnas HAM periode baru. Menurut Marzuki, UU Komnas HAM buruh diubah. Komnas HAM harus juga berperan sebagai pencegah terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia.