Moratorium Alih Fungsi Lahan Bermuatan Politis

KBR68H, Jakarta – Upaya Kementerian Pertanian mengusulkan kebijakan moratorium atau penghentian pengalihfungsian lahan pertanian ke Presiden dinilai terlambat. Anggota Komisi Pertanian DPR, Ian Siagian mengatakan, kebijakan yang rencananya bakal direalisasikan tahun depan itu dituding bermuatan politis. Sebab target swasembada pangan yang ditargetkan berhasil pada 2014 mendatang sulit tercapai.

“Ini yang sekarang saya rasa untuk moratorium itu menurut saya mereka hanya mencari jalan untuk menyelamatkan mereka supaya mereka nanti mencari jalan, oh kami tidak gagal karena moratorium sudah dilakukan, gitu aja. Jadi pada prinsipnya saya fikir sudah terlambat dan tidak perlu sebenarnya moratorium begini, karena sebenarnya perda-perda itu harus melaksanakan fungsinya sebagai rencana tata ruang provinsi dan kabupaten”ungkap Ian Siagian.

Sebelumnya Kementerian Pertanian tengah mempersiapkan kebijakan moratorium atau penghentian pengalihfungsian lahan pertanian untuk non pertanian. Menteri Pertanian, Suswono mengatakan, moratorium itu diperlukan untuk menjaga pengalihan lahan pertanian produktif. Pasalnya, pengalihan lahan pertanian kerap dilakukan Pemerintah Daerah hingga saat ini. Ketentuan moratorium alih fungsi lahan pertanian tersebut nantinya dalam bentuk Inpres.