Menteri Hatta: Penerimaan PNS Akan Dibatasi

KBR68H, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, upaya menekan anggaran belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan lewat pembatasan penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hatta mengatakan, belanja pegawai yang terlalu besar menyebabkan pembangunan infrastruktur dan program peningkatan kesejahteraan rakyat menjadi terbengkalai.

"Oleh sebab itu kenapa kita ingin melakukan semacam pembatasan terhadap penerimaan PNS, moratorium. Tapi ini secara selektif sekali. Jadi ini yang sedang ditata. Jangan sampai nanti ganti bupati, tambah lagi karyawan. Ganti pejabat, tambah lagi, sehingga menumpuk-numpuk. Ini yang tidak efisien. Dana APBD terbesar harus untuk public service. Untuk infrastruktur pedesaan dan daerah. Kalau habis untuk membiayai kantor, beli mobil, gaji, tunjangan, ya rakyat tidak dapat apa-apa."kata Hatta Radjasa

Sebelumnya LSM untuk transparansi anggaran FITRA menyebutkan ada 11 daerah yang menggunakan 70 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD untuk menggaji PNS-nya. Sementara, lebih dari 300 daerah menghabiskan 50 persen dana APBD untuk belanja pegawainya. Besaran gaji itu,dinilai tidak sebanding dengan kinerja mereka yang cenderung lamban.