Mayoritas Kepala Daerah Setuju Pilkada Dimajukan 2013

Pemerintah mengklaim mayoritas Kepala Daerah setuju jika pelaksanaan Pilkada Gubernur dimajukan pada 2013.

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan mengatakan, hal ini terkait dengan bentroknya pelaksanaan 40-an pilkada dengan Pemilihan Presiden 2014 mendatang.

Menurut dia, pemajuan jadwal pilkada bisa dilaksanakan dengan konsensus antara Pemda dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah jika Rancangan Undang-Undang Pilkada tak kunjung rampung 2013 nanti.

"Disitulah ada yang namanya dalam pemerintahan, adanya kesepakatan konsensus. Kalau terbangun konsensus, sementara UU belum ada ya bisa jalan. Seperti di daerah lain. Jawa Timur misalnya, pemilihan Gubernur Jawa Timur juga jatuh jabatannya 2014. Tapi mereka sepakat Gubernur, KPU dan DPRD, yuk kita taruh di 2013. Itu makanya selesai. Apakah konsensus dari 40-an daerah selain Lampung sudah dicapai? Bahwa mereka akan jalan 2013? Iya umumnya begitu, mereka mau dimajukan 2013, sehingga kami tak perlu turun tangan. Kalau Lampung karena mereka ada dispute, jadi kita turun tangan,” kata Djohermansyah

Djohermansyah Djohan menambahkan, sejauh ini hanya Gubernur Lampung saja yang keberatan jadwal Pilkada dimajukan. Karenanya Pilkada Gubernur Lampung akhirnya dimundurkan menjadi 2015. Kesepakatan ini diraih setelah Kemendagri memediasi KPU Lampung dengan Gubernur Lampung pekan lalu.

Sebelumnya, 40-an jadwal Pilkada Gubernur bentrok dengan jadwal Pemilihan Presiden pada 2014 nanti. Sebab itu, Pemerintah mengusulkan kepada daerah agar jadwal Pilkada dimajukan untuk digelar pada 2013.