DPR: Pemerintah Tak Bisa Tahan DAU

Sebagian anggota Komisi Keuangan DPR menentang keinginan pemerintah yang akan menahan jatah Dana Alokasi Umum (DAU) jika pemda membuat alokasi APBD untuk belanja pegawai melebihi 50 persen.

Sebab menurut Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR, Harry Azhar Aziz, hal itu bisa menghambat pembangunan di daerah. Namun jika pemerintah bersikeras, ia mengusulkan agar memasukkan aturan pengalokasian anggaran APBD ke dalam Revisi Undang-Undang Perimbangan Keuangan.

"Itu belum ada aturannya. Itu yang diusulkan pemerintah lewat Revisi UU Perimbangan Keuangan. Tapi itu belum sampai ke DPR, masih di pemerintah untuk dibahas. Nggak tahu selesai atau nggak selesai. (Kira-kira DPR setuju?) Belum pernah dibicarakan itu. Cuma secara informal ada yang setuju dan tidak setuju,” kata Harry.

Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR, Harry Azhar Azis mengatakan, Pemerintah pusat sebenarnya tidak punya kewenangan mengatur pengalokasian anggaran pegawai di daerah. Meski sejumlah pemda dinilai boros dalam memanfaatkan anggaran itu. Persetujuan anggaran itu hanya disetujui lewat pemda dan DPRD.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan menyebut  sejumlah daerah  masih boros menggunakan APBD untuk belanja  pegawai. Bahkan, ada Pemda yang mengalokasikan 80 persen dari APBD untuk membayar gaji.