DPR: Negara Mampu Menggaji Perangkat Desa dengan APBN

Ketua DPR RI Marzuki Alie menilai tuntutan perangkat desa tersebut mungkin  akan dipenuhi  pemerintah. Dia juga berharap dalam Sidang Paripurna di DPR hari ini RUU Desa akan segera disahkan menjadi UU.

Marzuki menilai pemerintah  mampu menggaji perangkat desa jika mereka diangkat menjadi PNS. Namun, ia  menyerahkan keputusan tersebut pada fraksi dan pemerintah.

“Mereka minta jadi PNS, bagi saya sih sepanjang keuangan negara memungkinkan sih nggak ada masalah. Paling Cuma berapa triliun sih. Tidak banyak ya dibandingkan anggaran negara. Soalnya apa, soalnya dulu luran-lurah non PNS juga kan saya ingat tahun 70an lurah tuh masih dipilih rakyat,” kata Marzuki.

Ketua DPR RI Marzuki Alie menambahkan, jika tuntutan dipenuhi, gaji perangkat desa bisa setara dengan PNS golongan dua, senilai dua juta rupiah. 

Ribuan  perangkat desa dari berbagai daerah berunjuk rasa di depan gedung DPR sejak pagi tadi. Mereka menuntut agar pasal perangkat desa PNS masuk dalam Rancangan Undang Undang Desa dan segera disahkan. Aksi ini mengakibatkan lalu lintas menuju Grogol, Jakarta  macet total. Para perangkat desa ini juga memblokir tol dalam kota.