Cegah Pungli, Kementerian Agama Usul Penghulu Dapat Anggaran APBN

KBR68H, Jakarta - Kementerian Agama akan mengusulkan agar pemerintah dan DPR memasukkan anggaran bagi penghulu perkawinan atau pejabat KUA dalam APBN. Usulan itu dimaksudkan untuk mencegah praktek pungutan liar yang marak terjadi di Kantor Urusan Agama. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Muhammad Jasin mengatakan sebelum diusulkan kepada pemerintah dan DPR, rencana itu masih dibahas secara internal di tingkat Inspektorat Jenderal kementerian Agama.

"Kita sampaikan seperti itu, dan Pak Sekjen Bimas Islam juga punya inisiatif yang mirip dengan kami dari Irjen. Kita bahas dengan Pak Menteri, Pak menteri setuju," kata Muhammad Jasin.

Setelah konsep di internal selesai, maka Inspektorat Jenderal akan menyerahkan ke Menteri Agama. Selanjutnya Menteri Agama menyerahkan ke Presiden dan DPR.

Usulan anggaran untuk penghulu itu muncul, setelah Kementerian Agama menemukan kerugian negara mencapai triliunan rupiah kerugian akibat pungutan liar biaya pernikahan.

Sesuai aturan, biaya administrasi pernikahan hanya Rp 30 ribu, namun penghulu atau pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) memungut biaya pernikahan hingga jutaan rupiah lantaran banyaknya proses pernikahan yang dilakukan pada hari libur.