KBR, Jakarta- Pengamat sosial dari Universitas Indonesia (UI) Rissalwan Habdy Lubis mendorong pemerintah memperketat pengawasan distribusi bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat.
Sebab menurutnya, perbaikan data penerima tidak cukup efektif mencegah maraknya masalah bansos yang tidak tepat sasaran dan kebocoran anggaran.
Selain itu, Rissalwan juga menilai penyaluran bansos kerap disalahgunakan sejumlah pihak untuk memuluskan kepentingan pribadi.
"Saya kira memang yang harus diperbaiki adalah data tadi harus tersedia dan update setiap saat. Jangan sampai orangnya sudah meninggal, tetapi dia masih tetap mendapatkan bantuan, nah itu masih ada itu," ujar Rissalwan kepada KBR, Rabu, (13/11/2024).
"Kemudian yang terakhir adalah bagaimana mekanisme distribusi bansos itu betul-betul memang bebas dari unsur kepentingan yang melekat pada kelompok kepentingan atau kelompok politik tertentu. Dan yang kedua dia betul-betul harus tepat sasaran, tidak ada potongan," imbuh Rissalwan.
Sementara itu menurut pengamat sosial dan politik, Musni Umar, pemerintah tidak bisa terus mengandalkan bansos untuk mengatasi angka kemiskinan di dalam negeri.
Ia khawatir nantinya masyarakat semakin ketergantungan, hilang harga diri, serta tidak semangat untuk mencari nafkah.
Satu Data Bansos
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berencana menyusun daftar penerima bantuan sosial (bansos) baru. Nantinya daftar itu berbentuk data tunggal. Itu disampaikan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR.
Kata dia, penanggung jawab data baru itu akan diberikan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pembangunan Nasional (Bappenas).
"Nanti kalau namanya ganti, tentu kita ganti. Kalau yang sekarang itu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," imbuhnya, Selasa (12/11).
Gus Ipul optimistis, data tunggal penerima bansos merupakan solusi untuk mengurangi penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran.
Baca juga:
