KBR, Jakarta - Pemerintah akan menghapus utang macet milik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di bidang kelautan, peternakan, perkebunan, dan pertanian.
Selain empat sektor itu, utang UMKM lain seperti kuliner, industri kreatif, busana, dan lain-lain juga dihapus.
Total ada sekitas 6 juta utang UMKM di berbagai bidang yang dihapus, dengan nilai Rp10 triliun.
Salah satu penyebab kredit macet itu adalah pandemi COVID-19. Sektor UMKM nelayan misalnya, jumlah kredit macetnya sekitar Rp600 miliar. Hanya utang di Himbara atau himpunan bank milik negara yang dihapuskan.
Penghapusan dilakukan lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Alasan pemerintah, kelompok-kelompok tersebut merupakan produsen pangan yang sangat penting. Dengan penghapusan utang itu, pemerintah berharap mereka dapat bekerja dengan semangat, dan yakin dengan dukungan negara.
Kontribusi UMKM
Penilaian pemerintah memang benar, sebab kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional di atas 50 persen per tahun. Pada 2019, tercatat ada 65,4 juta UMKM, dengan jumlah serapan 123,3 juta tenaga kerja.
Namun faktanya, utang hanya salah satu masalah yang dialami UMKM. Ada beragam masalah lain, yang juga butuh bantuan pemerintah. Dua di antaranya adalah, rendahnya pembiayaan UMKM dari perbankan, yakni 20 persen. Tertinggal jauh dari India dan Cina yang sudah di atas 60 persen, apalagi Korea Selatan, tercatat sudah 80 persen.
Lalu aturan soal wajib sertifikasi halal bagi UMKM. Semula, target sertifikasi halal tahap pertama untuk UMKM makanan dan minuman ditetapkan 17 Oktober 2024, namun diperpanjang hingga Oktober 2026. Itu karena, dari 10 juta UMKM, baru 4 juta yang sudah mengantongi sertifikat halal. Sebagian pelaku UMKM Indonesia mengaku keberatan dengan aturan ini.
Masalah lain yang akan dihadapi adalah rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada awal 2025.
Asosiasi UMKM khawatir rencana kenaikan PPN bakal membebani mereka dan menurunkan daya beli masyarakat.
Menurut Pendiri UKMIndonesia.id, Dewi Meisari Haryanti, beban pajak ini akan semakin menyulitkan pelaku UMKM naik kelas.
Kementerian Baru
Beragam masalah UMKM itu kini menanti langkah dan solusi riil dari pemerintah, bukan gimik apalagi janji semu.
Di rezim Prabowo-Gibran, dibentuklah kementerian baru untuk menangani usaha mikro kecil dan menengah, yakni Kementerian UMKM. Semula, kementerian ini jadi satu dengan Kementerian Koperasi dan UKM, kemudian dipisah menjadi dua.
Presiden Prabowo menunjuk Maman Abdurrahman, politisi Partai Golkar sebagai nakhoda kementerian tersebut. Mampukah Maman menuntaskan semua masalah UMKM, bagaimana latar belakang dan profilnya hingga Prabowo memilihnya.
Profil Maman Abdurrahman
Eks wakil ketua Komisi Energi (VII) ini lahir di Pontianak, Kalimantan Barat, 10 September 1980. Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kalbar bersekolah dasar di SDN 1 Kebon Kacang.
- SMP 13 Pontianak
- SMA 3 Pontianak
- SI Teknik Perminyakan Universitas Trisakti
Sebelum menjadi anggota DPR, bekas ketua Badan Pemenangan Pemilu Golkar, Maman Abdurrahman menjabat sebagai tenaga ahli di Kementerian Sosial.
Selain itu, Maman memiliki beragam pengalaman organisasi:
- Ketua GM FKPPI 2016-2021
- Presiden BEM Trisakti 2004-2006
- Ketua bidang HMI Trisakti 2003-2004
- Wasekjen Partai Golkar
- Koordinator Lingkar Aksi Mahasiswa Jakarta Raya 2004-2006
- Koordinator BEM Nusantara 2004-2006
Menggandeng HIPMI Jaya
Kini, Maman Abdurrahman didapuk sebagai menteri UMKM. Maman mengatakan, Kementerian UMKM menggandeng Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jaya untuk meningkatkan kelas usaha mikro kecil menengah, dan jumlah wirausaha nasional. Antara lain lewat pendampingan berkelanjutan yang dilakukan bersama HIPMI Jaya.
"Ke depan HIPMI dan Kementerian UMKM akan saling bersinergi. Kementerian UMKM akan hadir bersama-sama dengan para pengusaha di HIPMI untuk membimbing, mendampingi, untuk mengembangkan usaha UMKM," kata Maman, Kamis, 14 November 2024, seperti dikutip KBR dari Kantor Berita ANTARA, Senin, (18/11/2024).
Baca juga:
