KBR, Jakarta - Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Zaenur Rohman mengatakan, pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan sangat menentukan agenda pemberantasan korupsi lima tahun ke depan.
Zaenur meminta agar DPR RI periode ini jangan sampai mengulang kesalahan yang dilakukan DPR periode sebelumnya.
"Mungkin bagi kepentingan personal anggota para anggota DPR, makin lemah KPK bisa jadi makin lebih memberikan rasa aman buat mereka. Tetapi tentu itu akan sangat merugikan bagi kepentingan republik. Nah tentu ini harus menjadi catatan khusus bagi DPR periode ini ketika akan melakukan fit and proper test, yaitu jangan sampai memberi kesempatan kepada orang yang punya cacat etik apalagi hukum," kata Zaenur kepada KBR, Senin (18/11/2024).
Baca juga: Firli Bahuri, Ketua KPK Kedua yang Jadi Tersangka
Zaenur meminta agar DPR benar-benar jeli dalam memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK, untuk mencapai target KPK dalam agenda nasional pemberantasan korupsi lima tahun ke depan.
"Target-target itu harus dicarikan siapakah yang tepat untuk bisa mengemban tugas tersebut," kata dia.
Komisi III DPR tengah menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK yang berlangsung pada 18-21 November 2024.
Nantinya, Komisi III akan memilih dan menetapkan lima orang yang menjabat pimpinan KPK dan pimpinan Dewas.
Sepuluh nama capim KPK yaitu Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragih, Djoko Poerwanto, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Ida Budhiati, Johanis Tanak, Michael Rolandi Cesnanta Brata, Poengky Indarti, dan Setyo Budiyanto.
Kemudian 10 nama calon Dewas KPK yakni Benny Jozua Mamoto, Chisca Mirawati, Elly Fariani, Gusrizal, Hamdi Hassyarbaini, Heru Kreshna Reza, Iskandar Mz, Mirwazi, Sumpeno, dan Wisnu Baroto.
Baca juga:
