KBR, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir menyebut ada tujuh perusahaan pelat merah yang kondisi keuangannya merugi.
Tujuh perusahaan BUMN itu adalah Krakatau Steel, Bio Farma, Wijaya Karya, Waskita Karya, Jiwasraya, Perumnas, dan Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI).
"Berapa perusahaan BUMN yang masih dalam proses cash flow negatif atau rugi. Dari 47 BUMN, sekarang 40 BUMN itu sehat 85 persen. Ada 7 yang memang kami harus benar-benar kerja keras untuk beberapa tahun ke depan. Salah satunya misalnya Krakatau Steel. Sebenarnya sudah terjadi restrukturisasi tahun 2019, cuma kemarin ada kebakaran. Ini tentu mengganggu dari operasional secara menyeluruh," kata Erick saat rapat kerja di Komisi VI DPR RI, Senin (4/11/2024).
Erick Thohir mengatakan, kerugiaan Bio Farma disebabkan pembelian vaksin COVID-19 sebanyak-banyaknya saat pandemi. Namun setelah status pandemi dicabut, terjadi penurunan nilai vaksin COVID-19.
"Tetapi tentu ketika COVID-19 sudah tidak ada, sisa vaksinnya ya kami mesti impairment. Karena kan sudah lewat kedaluwarsanya. Jadi itu saya rasa bukan sesuatu yang memang dilihat sebagai kerugian negara, memang waktu itu kita harus reserve karena pada saat itu kita perang melawan COVID-19," ujarnya.
Erick menambahkan, Wijaya Karya merugi karena beban penurunan nilai pada level induk atas proyek-proyek masa lalu dan WIKA Realty. Sedangkan kerugian Waskita Karya disebabkan penurunan jumlah kontrak yang tidak dapat menanggung biaya operasional dan beban keuangan yang tinggi.
"Kami terus Wijaya Karya dan Waskita Karya ini kami sedang menunggu surat persetujuan dari Menteri PU, bagaimana kami bisa konsolidasi dari tujuh karya menjadi tiga. Sehingga lebih sehat lagi kondisi karya-karya ini," jelasnya.
Sementara untuk Jiwasraya, Erick mengeklaim tinggal menyelesaikan proses likuidasi. Perusahaan itu ditutup usai 163 tahun beroperasi karena keuangannya yang terus merugi.
Khusus untuk Perumnas, Erick berdalih kerugian disebabkan perputaran inventaris yang belum optimal.
"Kami minta tidak ada lagi penugasan dari pemerintah daerah tanpa komitmen dari pemerintah daerah tersebut. Di mana kadang-kadang kami sudah membangun rumahnya, tapi akses jalan masuk tidak ada, akses fasilitas tidak ada, air dan listrik tidak tersambung," ungkapnya.
Sedangkan kerugian PNRI disebabkan mandat penerbitan Berita Negara/Tambahan Berita Negara tidak diwajibkan sehingga menyebabkan pendapatan rendah dan over leverage.
Dia mengeklaim tengah memperbaiki keuangan perusahaan-perusahaan BUMN yang merugi dan bisa diselamatkan.
Baca juga:
