Peneliti Regional PP Lakpesdam NU wilayah Cilacap, Akhmad Fadli mengatakan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi publik mengenai inklusi (penerimaan) dan eksklusi (penolakan) kelompok rentan di wilayahnya, mulai dari lingkungan sosial hingga kebijakan pemerintah desa dan kabupaten.
Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada kelompok rentan, semisal penyandang disabilitas dan penganut agama minoritas, seperti penghayat kepercayaan dan agama lokal lain.
“Jadi indeks inklusi sosial itu ingin melihat, apakah kabupaten ini inklusif atau tidak. Seberapa besar kebijakannya itu inklusif terhadap kelompok rentan. Ini dibawah Kemenko PMK bekerjasama dengan PP Lakpesdam NU. Nanti yang akan dilihat adalah persepsi masyarakat umum, persepsi kelompok rentan, untuk melihat persepsi mereka terhadap kebijakan di level desa hingga kabupaten,” jelas Akhmad Fadli, Kamis (17/11/2016).
Ia menambahkan, penelitian akan dimulai hari ini dengan melakukan assesment di sejumlah lokasi penelitian. Yakni di level desa, pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Direncanakan pengumpulan data akan dilakukan selama 15 hari hingga akhir November.
Di Cilacap, penelitian akan dilakukan di dua desa yaitu, Desa Segaralangu Kecamatan Cipari dan Desa Ujungmanik Kecamatan Kawunganten. Di masing-masing desa akan diwawancari sebanyak 50 responden, mulai dari anggota kelompok minoritas, mayoritas, pemangku kebijakan dan tokoh masyarakat di luar kelompok.
Akhmad Fadli menambahkan, secara nasional, Kemenko PMK saat ini melakukan penelitian indeks inklusi sosial di empat daerah. Yakni, Aceh, Cilacap, Lombok, dan Sampit.
Baca juga: Saling Menguatkan, GUSDURian Nonton Bareng Film 'The Imam and The Pastor' di Gereja
Editor: Sasmito
