LBH: Pergub Unjuk Rasa DKI Menentang Demokrasi

KBR, Jakarta - Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menolak Peraturan Gubernur DKI yang membatasi aksi unjuk rasa. Pengacara Publik LBH Jakarta, Aldo Felix Januardy menilai, Pergub ini bertentangan dengan Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat. Selain itu, peraturan ini juga bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.

"Pergub ini bertentangan dengan sistem demokrasi negara kita, maka kami akan melakukan pembangkangan. Kami tetap akan melakukan aksi unjuk rasa sebagaimana biasanya dan takkan menjalankan aturan Pergub itu. Selain itu, rencananya dalam beberapa waktu ke depan, kami akan merumuskan dokumennya untuk mengajukan Pergub ini ke Mahkamah Agung untuk diujimaterikan," kata Aldo kepada KBR, Minggu, 1 November 2015.

Beberapa hari lalu, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengeluarkan Peraturan Gubernur yang mengatur soal pelaksanaan aksi unjuk rasa. Dalam pergub itu, lokasi unjuk rasa telah ditentukan di tiga tempat, yakni Parkir Timur Senayan, Alun-alun Demokrasi Gedung DPR/MPR, serta Silang Selatan Monumen Nasional, Jakarta Pusat. Selain itu, Pergub ini juga mengatur waktu pelaksanaan aksi unjuk rasa. Aksi unjuk rasa hanya bisa dilakukan selama rentang waktu pukul 06:00 hingga pukul 18:00 WIB.