KBR, Jakarta - KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melaporkan persiapan Pilkada serentak kepada Presiden Joko Widodo, Selasa siang (02/11). Ada sejumlah poin yang dilaporkan oleh Penyelenggara Pemilu hari ini. Di antaranya mengenai alat peraga kampanye yang lebih teratur pada pilkada tahun ini karena diatur dalam UU No 8 tahun 2015.
Selain itu juga pihaknya saat ini tengah menyiapkan logistik untuk pilkada Desember mendatang.
"Yang dari Pak Mendagri kami dapat informasi, Bapak Presiden menanyakan keriuhan yang tidak kelihatan di daerah. Inilah memang kosnsekuensi dari pengaturan UU No 8 tahun 2015, dimana pemasangan alat peraga kampanye di luar ruang harus ditata sedemikian rupa," ujar Husni Kamil Manik di Istana Negara, Jakarta. Selasa (02/11)
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan pertemuan ini merupakan permintaan dari lembaga-lembaga penyelenggara pemilu untuk perkembangan detail mengenai pilkada serentak.
"Ingin tahu secara detail gimana persiapan pilkada. Di rapat kabinet kemarin dibicarakan apa hal yg perlu diantisipasi, di daerah yg ada potensi ketegangan sosial harus diperhatikan secara serius." Jelas Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
"Ada beberapa daerah yang calonnya diperdebatkan dan daerah dengan calon tunggal. Hari ini semakin lengkap dengan apa yang akan disampaikan KPU, Bawaslu, DKPP." Kata Pratikno.
Sebelumnya, Pilkada serentak akan diselenggarakan pada 9 Desember mendatang. Nantinya, akan diiikuti 9 provinsi, 224 Kabupaten dan 36 Kota. Pilkada kali ini daerah menganggarkan Rp 7,1 triliun. Melambung dari perkiraan sebelumnya Rp. 4,8 triliun.
Editor: Rony Sitanggang
