KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo didesak mengganti Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Sekjen Seknas Fitra Yenny Sucipto menilai Rini Soemarno gagal menerjemahkan konsep nawacita dalam mengelola BUMN.
Kata dia, selain tidak terkelola dengan baik dan tansparan, Kementerian BUMN juga tidak memiliki roadmap dan desain yang jelas. Ini salah satunya ditunjukkan dari kinerja BUMN yang buruk sepanjang tahun 2015. Kementerian BUMN digelontorkan penyertaan modal sebesar 63 triliun rupiah di anggaran perubahan tahun 2015, tetapi total pendapatan semester pertama hanya sekitar 807 triliun rupiah atau hanya 37 persen dari total yang ditargetkan.
"Itu tidak dibarengi dengan sistem transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua tidak didasari dengan keadilan distribusi untuk menjawab nawacitanya," kata Yenny di Jakarta, Selasa (10/11).
"Keadilan distribusi sebenarnya di dalam nawacitanya prioritas-prioritasnya seperti apa, apakah ke pertanian, atau ke kemaritiman, atau ke infrastruktur dsb. Karena apa? Kementerian BUMN tidak mempunyai road map dan desain yang cukup jelas, ke arah mana untuk merespon nawacitanya itu," tegas Yenny.
Yenny Sucipto menambahkan, terkait penyertaan modal 2016 yang kemarin ditunda, Seknas Fitra meminta DPR membatalkan anggaran sebesar 40 triliun rupiah yang diusulkan Kementerian BUMN. Anggaran itu direncanakan akan dibahas kembali pada anggaran perubahan (APBNP) 2016 bulan Februari mendatang. Fitra mengusulkan anggaran tersebut dialihkan untuk sektor lain.
Editor: Rony Sitanggang
