KBR, Jakarta - Pemerintah menegaskan tidak akan mencabut ataupun merevisi Peraturan Pemerintah No 78 terkait pengupahan. Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri meminta semua pihak menerima aturan baru itu.
Menurut Hanif, PP tentang Pengupahan tersebut mengakomodir semua pihak. Dia mengklaim dengan adanya PP tersebut upah buruh yang sebelumnya naik hanya sekitar 6 persen bisa menjadi 10-11 persen dengan aturan tersebut.
"Bahwa misalnya dianggap kurang atau apa, saya ingin menyampaikan dalam hidup berbangsa itu keinginan kita dipenuhi 100 persen itu tidak bisa. Karena kepentingan kita berbangsa pasti ada yang beda dan bertentangan. Tapi yang pasti PP ini sudah mengakomodir semua pihak. Yang mau direvisi Apanya ?" Ujar Hanif Dhakiri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/11).
Sebelumnya, sejak hari ini (24/11) hingga 27 November mendatang buruh menggelar mogok nasional. Menurut Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ada sekitar 4-5 juta buruh di 22 provinsi yang ikut dalam aksi ini.
Editor: Rony Sitanggang
