KBR,Jakarta - Pemerintah diminta meningkatkan pengawasan terhadap distribusi bbm subsidi untuk nelayan meskipun sudah ada kartu nelayan.
Presiden Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) wilayah Sumatera Tajrudin Hasibuan beralasan kartu nelayan tidak akan menjamin BBM subsidi yang diberikan tepat sasaran. Sebab, kata dia, menurut pengamatan KNTI masih banyak kapal-kapal 30 GT yang masih menggunakan bbm subsidi.
"Ketika distribusi itu berjalan, tentunya pengawasan-pengawasan itu harus sampai ke tingkat dimana distribusi BBM itu dilakukan. Untuk di lapisan bawah, harus ada juga semacam pengawas-pengawas khusus yang mengawasi hal ini," jelas Tajrudin kepada KBR, Senin (24/11).
Tajrudin Hasibuan menambahkan nelayan khawatir tanpa peningkatan pengawasan kebijakan kartu nelayan akan sama dengan era pemerintahan SBY. Yaitu bagus secara teori, tapi buruk dalam penerapannya.
Sebelumnya, pemerintahan Jokowi melalui kementerian kelautan dan perikanan akan mengeluarkan lagi kartu sakti bernama Kartu Nelayan (KN). Kartu ini memiliki 3 fungsi yaitu memantau alokasi BBM subsidi, mencatat pendapatan nelayan dan operasinal korateral ke perbankan.
(Baca Juga: Kartu BBM akan Mudahkan Nelayan Saat Melaut)
Editor: Pebriansyah Ariefana
