KBR, Jakarta - Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat sudah ada yang memprotes surat penghematan pemerintah Joko Widodo yang disebarkan ke kementerian, lembaga negara dan kepala daerah. Siapa yang protes?
Juru Bicara KemePAN-RB Herman Suryatman tidak ingin menyebutkannya. Namun kata dia ada satu, dua yang memprotes kebijakan itu. Surat edaran gerakan penghematan nasional itu sudah diedarkan sejak, Rabu (12/11) kemarin.
"Ya secara umum apresiasi satu dua yang komplain saya kira hal yang wajar. Karena setiap kebijakan ada konsekuensi, ada pro dan kontra itu banyak sekali yang penting maksud kebijakan itu untuk kepentingan bersama meningkatkan efisiensi kinerja pemerintahan. Kalau dari masyarakat hampir semua komentar positif, mungkin ada miss komunikasi di internal pemerintahan saya kira kalau dijelaskan akan clear," jelas Herman saat dihubungi KBR, Kamis (13/11).
Sebelumnya, KemenPAN-RB menyebarkan surat edaran soal gerakan penghematan nasional ke seluruh kementerian dan lembaga negara. Kementerian atau lembaga yang melanggar gerakan penghematan nasional akan dikenai sanksi mulai dari sanksi administratif hingga pemotongan anggaran.
Gerakan penghematan nasional itu di antaranya melarang kementerian dan lembaga negara mengadakan rapat di hotel. Selanjutnya, para pejabat daerah akan dilarang mengadakan rapat atau kunjungan ke pusat. Sementara para pejabat pusat akan dilarang mengundang pejabat ditingkat daerah.
Tercatat, anggaran rapat di sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah memang cukup besar. Berdasarkan temuan dari Tim Transisi Jokowi- JK dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 saja jumlah alokasi anggaran yang disediakan untuk belanja tersebut mencapai Rp 18,1 triliun.
Dari jumlah itu menurut Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto, rapat dalam kota mencapai Rp 6,25 triliun dan rapat luar kota Rp 11, 9 triliun. Anggaran rapat, khususnya yang diadakan di luar kantor termasuk luar kota lebih banyak dihabiskan untuk membayar akomodasi, sewa tempat termasuk penginapan dan hotel.
Editor: Pebriansyah Ariefana
Sudah Ada yang Protes Gerakan Penghematan Jokowi
KBR, Jakarta - Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat sudah ada yang memprotes surat penghematan pemerintah Joko Widodo yang disebarkan ke kementerian, lembaga negara dan kepala daerah. Siapa yang protes?

NASIONAL
Kamis, 13 Nov 2014 08:46 WIB


Jokowi, hemat
Kirim pesan ke kami
WhatsappRecent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 7
Strategi Perempuan Pengemudi Ojol Mengatasi Cuaca Ekstrem (Bag.4)
Arab Saudi Bangun Taman Hiburan Bertema Minyak di Tengah Laut
Menguji Gagasan Pangan Cawapres
Mahfud MD akan Mundur dari Menkopolhukam, Jokowi: Saya Sangat Hargai