Sikap tegas TNI Angkatan Udara saat memaksa turun pesawat asing yang masuk wilayah NKRI menunjukkan adanya perubahan sikap dalam politik luar negeri Indonesia.
Pakar Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana menilai Presiden Joko Widodo dinilai lebih tegas dalam menjaga kedaulatan negara, dibanding pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Kata Hikmahanto, SBY menerapkan kebijakan ‘seribu teman, nol musuh’. Hal ini menyebabkan penegakkan kedaulatan menjadi sulit karena setiap terjadi pelanggaran di wilayah Indonesia sulit dilakukan penyergapan, karena Indonesia tak mau kehilangan sahabat.
“Sekarang kita tegas. Semua negara teman, tapi kalau sudah melanggar ya ditindak. Sekarang menjadi tugas Menlu untuk menyampaikan hal ini ke negara-negara lain,” kata Hikmahanto.
Terkait masih rendahnya denda yang dijatuhkan kepada pesawat asing yang masuk ke Indonesia tanpa izin, negara harus menghitung lagi biaya yang dikeluarkan TNI dalam menjaga wilayah. Sehingga dendanya bisa dinaikkan.
Panglima TNI Moeldoko menyatakan, TNI akan menindak tegas pesawat asing yang memasuki wilayah Indonesia tanpa izin. Sebab, setiap pesawat udara dari negara lain yang memasuki wilayah Indonesia harus seizin TNI.
Namun begitu, Menteri Pertahanan Jenderal (Purnawirawan) Ryamizard Ryacudu kecewa dengan besaran denda yang dibebankan pemerintah kepada pesawat terbang asing yang melanggar wilayah udara Indonesia.
Ini lantaran, denda tersebut terlalu kecil dibanding modal TNI Angkatan Udara untuk mengejar dan mendaratkan paksa pesawat asing tersebut.
Kata dia, pesawat Sukhoi sekali mengejar habiskan Rp 400 juta, dua pesawat Sukhoi yang kejar sudah Rp 800 juta, dendanya cuma Rp 60 juta
