KBR, Jakarta- Dewan Kehormatan Partai PDIP siap menjatuhkan sanksi bagi kader, yang menjadi kepala daerah, yang menolak rencana pemerintah mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Anggota DPR dari Fraksi PDIP TB Hasanuddin mengatakan sanksi bisa berupa peringatan atau teguran atau sanksi yang lebih berat tergantung tingkat kesalahannya. Meski begitu, partai akan menjabarkan secara gamblang alasan pengurangan subsidi tersebut.
“Saya kira nanti pemerintah juga akan diskusi dengan fraksi menjelaskan mengapa dan seperti apa kenaikan harga BBM itu dilaksanakan. Dan itu nanti jadi penguatan untuk kita menjelaskan pada publik,”TB Hasanuddin.
Walikota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo menolak rencana pemerintah mengurangi subsidi BBM. Bahkan Rudyatmo bersama kader lainnya di Solo mengancam turun ke jalan untuk menolak kebijakan tersebut. Ia menilai kebijakan tersebut tak konsisten dengan sikap dan pandangan PDIP selama ini tentang subsidi BBM.
Editor: Antonius Eko
