Pimpinan DPR Yakin Penyelesaian Revisi UU MD3 Tepat Waktu

KBR, Jakarta - Pimpinan DPR menilai penundaan pengesahan revisi UU MD3 menjadi RUU inisiatif DPR di rapat paripurna kemarin tak akan menciptakan konflik baru di DPR.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan pasalnya penundaan diyakini tak akan membuat penyelesaian revisi molor dari waktu yang ditargetkan yakni sebelum masa reses DPR 5 Desember 2014.

Ia menilai penundaan memang disebabkan adanya beberapa hal yang memang rawan diperdebatkan. Seperti perlu dilibatkannya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam pembahasan.

“Hari ini juga kami menunggu surat dari Baleg. Begitu prosedur dan syarat serta dokumen dipenuhi sesuai permintaan dari paripurna kemarin, maka kami akan langsung menjadwalkan paripurna kembali. Untuk mendapatkan persetujuan terkait masuknya usulan Baleg dalam Prolegnas dan kesepakatan dokumen yang diajukan oleh Baleg itu menjadi rancangan undang-undang," kata Fahri di Gedung DPR Jakarta, Kamis (27/11).

Kemarin, rapat paripurna gagal mengesahkan draf revisi UU MD3 menjadi RUU inisiatif  DPR. Fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Prabowo menilai bahwa Badan Legislasi masih perlu mempertimbangkan kembali kehadiran DPD dalam pembahasan revisi.

Hal itu seperti yang diungkapkan oleh anggota Fraksi PAN Yandri Susanto. Sementara Adies Kadir dari Fraksi Partai Golkar meminta Baleg mempertimbangkan apa saja urgensi secara nasional sehingga UU harus direvisi. Terkait itu, Koalisi Jokowi menilai pihak Koalisi Prabowo sengaja mengulur-ulur waktu dan mencoba mengingkari kesepakatan perdamaian.

Editor: Pebriansyah Ariefana