KBR, Rembang - DPRD Rembang, Jawa Tengah mendesak pemerintah serius memperbaiki data keluarga miskin. Sejumlah anggota DPRD Rembang, Jawa Tengah menganggap data keluarga miskin amburadul.
Ini menyebabkan penyaluran dana program simpanan keluarga sejahtera (PSKS) memancing kisruh masyarakat. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Rembang, Jasmani mengaku didatangi belasan warga miskin yang merasa kecewa tidak mendapatkan dana sebesar Rp 400 ribu. Ia menghubungi sejumlah pihak, terkait data penerima, justru mereka saling lempar tanggung jawab.
“Saya sudah telfon pak camat dan Kades, rata rata mereka tidak tahu dengan data ini. Kami mohon pemerintah kabupaten Rembang merevisi data penerima. Pasalnya saya sudah didatangi 12 orang warga, yang komplain terkait dana PSKS, “ kata Jasmani, Minggu (30/11).
Anggota DPRD Rembang lainnya, Puji Santoso menjelaskan ada seorang ketua RT dihajar tetangganya. Itu karena masalah dana PSKS tidak tepat sasaran.
Kalau pemerintah diam saja, menurutnya mencederai perasaan keluarga miskin. Perbaikan data tak bisa ditawar tawar lagi. Saat ini banyak desa terpaksa membagi rata dana PSKS, demi menjaga situasi tetap aman.
Editor: Pebriansyah Ariefana
