Pengamat: DPR Pecah, Kedua Kubu Harus Bertemu

KBR, Jakarta - Pengamat tata negara Refly Harun mengatakan, elit partai pendukung Jokowi dan Prabowo harus bertemu untuk menyelesaikan perpecahan di DPR. Perpecahan ini antara lain ditandai dengan paripurna DPR tandingan dari fraksi pendukung Jokowi, kemarin. Kata Refly, kedua belah pihak harus bermusyawarah membagi kekuasaan. Jika tidak, kerja parlemen akan buntu karena kedua pihak akan terus saling balas. (Baca: MPR : Paripurna Tandingan Tak Sejalan dengan Langkah Presiden Jokowi)

"Mereka harus mengutamakan musyawarah dan mufakat, jadi tidak bisa menang-menang. Karena DPR ini representasi dari seluruh masyarakat, seluruh kekuatan, mereka harus duduk satu meja. Kalau tidak bisa, elit-elit mereka yang harus menyelesaikan masalah ini. Prabowo bertemu Jokowi dan lain sebagainya," kata Refly kepada KBR, Sabtu (1/11) pagi.

Pengamat tata negara, Refly Harun, menegaskan paripurna tandingan kemarin tidak sah. Kalau fraksi pendukung Jokowi-Kalla tidak mempercayai pimpinan DPR yang terpilih, mereka tetap harus mengikuti peraturan.

"Jalan boikot itu tidak ada persoalan. itu bagian dari kekuatan mereka. Tapi membuat DPR tandingan itu tidak produktif. Bisa saja orang menyatakan tidak percaya pada pimpinan DPR, tapi pemberhentiannya harus pakai mekanisme dong," tambah Refly.

Kemarin, 6 fraksi pendukung Jokowi-Kalla melakukan paripurna DPR tandingan. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan paripurna tersebut ilegal.

Editor: Nanda Hidayat