KBR, Jakarta- Pimpinan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha
Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Pertamina harus bebas dari
mafia migas dan tidak berhubungan dengan partai politik. Ini terkait lowongnya dua pimpinan lembaga itu.
Pengamat energi dari Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara
mengatakan, tujuannya agar tak ada kepentingan golongan atas kinerja
yang dihasilkan nantinya. Selain itu, pemerintah juga harus mempertimbangkan
calon pimpinan kedua lembaga itu dari orang struktur dalam yang dikenal
profesional dan berintegritas.
"Yang
penting dia profesional, bebas KKN, bebas rekam jejak jelek kemudian
dia harus independen tidak ada kaitan atau dukungan dari partai atau
oknum tertentu. Saya kira bisa dari dalam, bisa dicarilah yang penting
dia bebas dari mafia yang sebelumnya ada," ujar Direktur Indonesian
Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara ketika dihubungi KBR, Sabtu
(1/11)
Sebelumnya, masa jabatan Pelaksana Tugas (Plt)
Direktur Utama Pertamina Muhammad Husen sudah berakhir kemarin. Dewan Komisaris dan Pemerintah harus segera menemukan dan
memutuskan sosok Dirut Pertamina yang baru.
Tak hanya Pertamina, kursi Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang saat ini masih kosong akan segera terisi dalam waktu dekat. Penunjukan Kepala SKK Migas langsung dipilih oleh Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).
Editor: Dimas Rizky
