Pengamat: BKPM Baru Harus Atur Sistem Birokrasi Investasi

KBR, Jakarta - Pengamat ekonomi dari Indef, Aviliani menyebut tugas Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bukan hanya mencari investor, tapi juga berperan membenahi sistem birokrasi investasi.

Aviliani menyebut, birokrasi dalam negeri, selama ini selalu dikeluhkan investor. Salu cara mengatasinya, kata dia yaitu meningkatkan koordinasi antara pusat dan daerah.

"Kaya kemarin misalnya, Pak Jokowi mempromosikan di APEC dan Asean. Begitu masuk, orang bingung mana yang mau dijual? Artinya menurut saya kepala BKPM itu PRnya bukan hanya mempromosikan untuk investasi di Indonesia, tapi bagaimana cara berkoordinasi antara pusat dan daerah yang berkaitan dengan ijin dan berkelanjutan. Kalau mereka sudah masuk, bisa dijaga nggak? Jangan-jangan kabur. Ini menurut saya problema yang harus dijalankan," kata Aviliani saat dihubungi KBR, Senin (24/11).

Sebelumnya pemerintah disebut telah menunjuk kepala BKPM baru, Franky Sibarani. Saat ini dia juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia APINDO. BKPM sendiri menargetkan pertumbuhan investasi langsung sebesar 15 persen menjadi Rp 524 triliun pada tahun depan.

Editor: Pebriansyah Ariefana